Kecamatan Baureno terletak di wilayah timur yang merupakan pintu gerbang masuk dari wilayah timur Kabupaten Bojonegoro. Terdiri dari 25 Desa dengan kondisi 14 Desa selalu menjadi langganan banjir setiap tahun, 5 (lima) desa dataran tinggi minus dan 6 (enam) desa dalam kondisi surplus. Mayoritas mata pencaharian penduduk yang mencapai 84.985 jiwa masih menggantungkan pada sektor pertanian, disusul pada sektor industri. Karakteristik masyarakatnya mayoritas islam agamis. Rata-rata tingkat pendidikan SLTP sederajat.

Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, masyarakat terdorong untuk tidak terlalu tegantung kepada alam, melainkan lebih kepada rekayasa dan rancang bangun pertanian dan insustri rumah tangga maupun industri menengah.  Upaya dan inovasi pemberdayaan masyarakat,  inovasi pelayanan, inovasi pembangunan dan pemeliharaan maupun inovasi perlindungan masyarakat sangat diperlukan oleh karena keadaan alam yang rentan bencana banjir. Inovasi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berusaha antara lain dalam bentuk pelatihan-pelatihan ketrampilan, akses permodalan. Di bidang pertanian untuk di wilayah banjir, pada musim kemarau dilakukan upaya pengelolaan air bengawan Solo untuk persawahan, sedangkan di dataran tinggi dibangun embung-embung yang mana selama tahun 2013 mencapai 6 (enam) embung. Dalam hal pelayanan, sinergi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten diupayakan lebih cepat dan lebih dekat kepada masyarakat dengan regulasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 terdapat 19 urusan yang didelegasikan kepada camat.

Sudah menjadi karakteristik masyarakat di perbatasan, setengah perkotaan dan rawan bencana, kecamatan termiskin kedua se Kabupaten Bojonegoro, pada umumnya masyarakatnya kritis dan pejuang sehingga dalam setiap realisasi program dan kegiatan selalu mendapat pengawasan maupun kritisan dari masyarakat. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat tinggi, pengawasan dalam pelaksanaan juga sangat ketat, demikian juga dalam pelayanannnya. Dengan demikian perencanaan selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan realisasi terhadap perencanaan program lebih terjaga dengan segala keterbatasannya. Untuk menghadapi keadaan yang demikian aparatur harus memiliki kapasitas yang cukup, baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terstruktur, periodik  dan mengikuti dinamika terhadap segenap aparatur yang ada.

Diharapkan pada masa yang akan datang ada realisasi pembangunan tanggul bengawan Solo di sebelah utara maupun  perencanaan pembangunan tanggul-tanggul kecil dengan petak-petak sawah yang besar dengan memanfaatkan jalan yang ditinggikan, sehingga pada musim penghujan tidak terjadi banjir, dan pertanian lebih maksimal. Sebaliknya di lahan dataran tinggi yang sering terjadi kurang air pada saat musim tanam padi karena tidak ada irigasi, dimaksimalkan pembangunan embung-embung sehingga terdapat cadangan untuk pengairan sawah.